Pemkab Kotim Minta Program TPAKD Lebih Terarah, Inklusi Keuangan Harus Berdampak Nyata
SAMPIT, Borneo Islami – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya penguatan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, dalam Rapat Koordinasi TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, Selasa (7/4/2026).
Menurut Umar, pelaksanaan rakor tidak boleh berhenti pada evaluasi program semata, melainkan harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan di daerah.
“TPAKD harus mampu menghadirkan program yang aplikatif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, peran TPAKD sangat strategis dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendorong pemanfaatan layanan jasa keuangan formal.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti terbatasnya akses layanan di wilayah tertentu, belum meratanya literasi keuangan, serta perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan program inklusi keuangan.
“Ini menjadi pekerjaan bersama agar inklusi keuangan tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Umar juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, hingga tim TPAKD di masing-masing wilayah.
Selain itu, kegiatan coaching clinic dalam rakor tersebut dinilai menjadi langkah positif untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program.
“Dengan penguatan kapasitas, program yang dijalankan diharapkan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan akses keuangan akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat, khususnya UMKM, petani, nelayan, dan kelompok rentan untuk mendapatkan layanan keuangan yang aman dan terjangkau.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat komitmen, meningkatkan kolaborasi, serta menghadirkan inovasi dalam mendorong inklusi keuangan di daerah.
“Pada akhirnya, semua ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
